Selasa, 14 Agustus 2012

Ubah Paradigma Pembangunan Desa

Kabar baik untuk warga pedesaan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mencanangkan 2013 sebagai Tahun Infrastruktur Desa. Dengan pencanangan tersebut, seluruh desa di Jawa Barat bisa berharap dapat bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Lebih menggembirakan lagi, khusus bagi desa-desa yang kondisi infrastrukturnya amat buruk, dana dari Pemprov akan dikucurkan tahun ini juga. Sekitar 1.000 desa telah diplot untuk menerima masing-masing Rp50 juta. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2012.

Program Tahun Infrastruktur Desa akan dibiayai dengan APBD murni 2013. Ditargetkan sejumlah 3.000 desa bakal menerima masing-masing Rp100 juta tahun depan. Sisanya akan mendapat giliran pada tahun anggaran berikutnya. Dana ini khusus untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, gang, jembatan, kirmir, dan kantor desa, atau fasilitas lainnya yang dibutuhkan warga desa bersangkutan. Di Jawa Barat terdapat 5.228 desa.

Program bantuan infrastruktur desa ini berbeda dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Karena PNPM berbasis kecamatan, walaupun proyeknya dikerjakan di desa. Program yang ini murni berbasis desa dan dananya dikelola sendiri oleh desa.

Apakah dengan Rp100 juta cukup? Dijamin tidak. Tapi sebagai langkah awal, program ini patut diapresiasi. Wajah desa baru akan berubah drastis jika Undang-Undang Pemerintahan Desa, yang kini sedang digodok di Pansus DPR RI, diberlakukan. Heryawan berjanji akan memperjuangkan klausul agar ada bantuan dari Pemerintah Pusat kepada setiap desa setiap tahunnya. Nilainya minimal Rp500 juta per tahun per desa.

Bantuan keuangan untuk desa di Indonesia memang harus ada kejelasan dan harus dijamin oleh undang-undang. Tanpa itu masyarakat pedesaan akan terus termarjinalkan. Di Jawa Barat sendiri masih banyak desa yang kondisinya memprihatinkan. Bukan saja kondisi infrastrukturnya, seperti yang banyak ditemukan di – misalnya—Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tapi juga kondisi sosial dan ekonominya. Hingga kini, setelah 67 tahun merdeka, masih ada ratusan desa di Jabar yang masuk kategori miskin dan rawan pangan.

Itu sebabnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat masih berada di peringkat yang tak elok dipandang. IPM Jabar 2011 meningkat 0,74 poin – menjadi 72,82 poin – di banding tahun lalu, atau naik dua kali lipat dari rata-rata angka tahunan. Tapi pencapaian tersebut masih di bawah target.

Selama ini terlalu sedikit dana yang dialirkan ke pedesaan. APBN sejak zaman Orde Baru tidak pernah memprioritaskan dana pembangunan pedesaan. Pembangunan di desa hanyalah retorika politik. Pedesaan hanya kebagian jatah rata-rata 1,3% dari total anggaran pembangunan nasional. Padahal hampir 80% dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Ironis.

Tahun Infrastruktur Desa yang dicanangkan Gubernur Heryawan boleh disebut sebagai langkah terobosan. Sekecil apa pun, perbaikan infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dan kita juga berharap semoga saja klausul Rp500 juta per tahun per desa dapat terwujud. Sebab, bukan zamannya lagi menganaktirikan masyarakat desa.

Dukungan DPRD
Komisi A DPRD Jabar mendukung rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mencanangkan dan mendorong 2013 sebagai tahun infrastruktur desa. Diharapkan seluruh desa di Jawa Barat akan mendapat bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk peningkatan pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

"Kami berharap program infrastruktur desa ini bisa mengatasi kesenjangan antar desa yang masih terjadi di Jawa Barat. Kondisi ini terjadi karena belum seluruh desa mendapat program bantuan dari Pemprov Jabar," ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Yusup Puadz kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (13/8/2012).

Yusup mengaku akan mendorong program ini dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sehingga lebih dari 5.000 desa akan tersentuh anggaran pembangunan. Diharapkan tidak ada lagi kecemburuan antara desa karena ada yang tersentuh program infrastruktur atau Program Desa Mandiri Menuju Peradaban.

"Komisi A juga akan mendorong Program Rutilahu yaitu Pembangunan Rumah Layak Huni untuk ratusan rumah di desa-desa di Jawa Barat," tegasnya.[Sumber : Inilahjabar.com/jul]
Ada kesalahan di dalam gadget ini